Makarov, Pistol Rusia Peninggalan PD II

Setelah Perang Dunia II, negara membutuhkan pistol baru yang cocok untuk polisi dan tentara. Pada 1950-an, para produsen menciptakan rentetan 9 mm baru dan pistol baru yang nantinya mengabadikan penciptanya dalam sejarah senjata Rusia: pistol Makarov.

Ia adalah pistol semiotomatis yang lebih kecil dari TT-30 dengan beratnya sekitar 810 gram.

“Penegak hukum dan perwira tentara dipersenjatai dengan pistol Makarov. Bahkan pada tahun 1970-an, aviator diberi senjata ini selama penerbangan setelah teroris menangkap sebuah pesawat sipil yang terbang dari Suhumi ke Krasnodar,” Viktor Litovkin, seorang ahli militer TASS, mengatakan kepada Russia Beyond.

“Manusia pertama di luar angkasa, Yuri Gagarin, membawanya pada 12 April 1962. Tentu saja dia tidak memakainya untuk melawan alien, tetapi untuk melindungi dirinya dari hewan liar jika kesalahan terjadi dan ia harus mendarat di alam liar ketika kembali ke Bumi," tambah sang pakar.

Meski begitu, pistol ini memiliki kelemahan ergonomis, yang membuatnya tidak cocok untuk pasukan khusus. Pegangan pistol tidak terlalu nyaman dan sulit untuk mengubah magasinnya dengan cepat.

"Alat pembidiknya juga sangat kecil, sehingga sulit untuk menguasai arah pistol," Litovkin berujar.

Read More

Sebanyak 28 Pati TNI Naik Pangkat, Siapa Mereka ?

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima laporan kenaikan pangkat sebanyak 28 Perwira Tinggi (Pati) TNI, yakni 19 Pati TNI berasal dari Angkatan Darat, dua orang TNI Angkatan Laut, dan tujuh orang dari TNI Angkatan Udara.

"Terdiri dari 19 Pati TNI Angkatan Darat, 2 Pati TNI Angkatan Laut dan 7 Pati TNI Angkatan Udara," kata Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI Kolonel Sus Taibur Rahman dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Mei 2018.

Laporan kenaikan pangkat para 28 Pati TNI itu berlangsung di ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, diantaranya:

Sebanyak 19 orang Pati TNI AD  yakni

1. Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang menjabat Sesjen Wantannas
2. Letjen TNI M. Thamrin Marzuki yang menjabat Irjen Kementerian Pertahanan
3. Mayjen TNI Alfred BH. Rante Tandung yang menjabat Kabainstranas Kemhan
4. Mayjen TNI Sunaryo yang menjabat Staf Alhli Bidang Keamanan Kemhan
5. Mayjen TNI Muhammad Nakir yang menjabat Dirjen Strahan Kemhan
6. Mayjen TNI Suyanto yang menjabat Staf Ahli Bid. SDA dan LH Badan Intelijen Negara (BIN)
7. Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring yang menjabat Wadan Kodiklat TNI AD
8. Mayjen TNI Dessano Indrasakti yang menjabat Staf Ahli Bid. Ekonomi Kemhan
9. Mayjen TNI Marga Taufiq yang menjabat Pangdivif-2 Kostrad
10. Mayjen TNI Agus Rohman yang menjabat Pangdivif-1 Kostrad
11. Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka yang menjabat Sahli Bid. Ekonomi Setjen Wantannas
12. Brigjen TNI Erwin Bambang Tetuko yang menjabat Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan
13. Brigjen TNI Tri Martono yang menjabat Dirjianbang Kodiklat TNI
14. Brigjen TNI Mochammad Hasan yang menjabat Kadisjasad
15. Brigjen TNI Haryanto yang menjabat Kasdivif2 Kostrad
16. Brigjen TNI Ricky Fredrik Winowatan yang menjabat Direktur Asia & Pasifik Bid. Intelejen Luar Negeri BIN
17. Brigjen TNI Edy Riwayanto yang menjabat Wakababinkum TNI
18. Brigjen TNI Dwi Mastono yang menjabat Irku Itjen Kemhan
19. Brigjen TNI Ahmad Sugiono yang menjabat Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan

Kemudian dua Pati TNI AL, yaitu:
20. Laksamana Madya TNI Sulistiawan yang menjabat Kabinda Sumbar BIN
21. Laksma TNI Erwan Heru Wicaksono yang menjabat Kapusdatin Kemhan

Selanjutnya tujuh orang Pati TNI AU, ialah:
22. Marsekal Muda TNI Asep Adang Supriyadi yang menjabat Sestama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
23. Marsda TNI Taufik Hidayat yang menjabat Kasatwas Unhan
24. Marsda TNI Rus Nurhadi Sutejo yang menjabat Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam
25. Marsma TNI Amrizal Mansur yang menjabat Ses Deputi Bid. Koord. Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam
26. Marsma TNI Eko Dono yang menjabat Dirdik Kodiklat TNI
27. Marsma TNI Hadi Suryono yang menjabat Kabinda Sulsel BIN
28. Marsma TNI Dony Rizal P.A. Lubis yang menjabat Karoum Unhan

Read More

BNPT: Deradikalisasi Tidak Gagal

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius membantah jika program deradikalisasi yang dijalankannya dianggap gagal dan perlu dilakukan evaluasi. 

Hal tersebut disebabkan, beberapa waktu lalu munculnya rangkaian aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat, seperti  di Mako Brimob, tiga gereja di Surabaya, Rusunawa Sidoarjo, dan Mapolres Riau.

"Ini ada salah persepsi, mungkin tak mengerti betul apa yang dikerjakan BNPT," ujarnya di Jakarta, Minggu 20 Mei 2018.

Ia menjelaskan, yang menjadi fokus pada program deradikalisasi BNPT ialah menyasar Narapidana Terorisme (Napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mantan Napiter yang telah berada di luar lapas.

"Itu yang menjadi fokus BNPT. Kenapa? Mereka kan sudah pernah melakukan," katanya.

Bahkan pihaknyapun menyasar keluarga pada Napiter dan mantan napi terorisme. Hal tersebut dilakukan, karena para keluarga itu juga memiliki paham radikal namun tidak menjalankannya.

Sementara bagi masyarakat yang belum terkena pengaruh dari paham tersebut, BNPT  menyiapkan program kontraradikalisasi yang berkerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 provinsi. Sehingga masyarakat memiliki daya tahan terhadap radikalisme dan terorisme.

Read More

Payung Hukum Koopssusgab Cukup UU TNI

Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang (RUU) anti terorisme DPR RI, Supiadin Aries Saputra menjelaskan, pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) saat ini tidak perlu menunggu Revisi Undang-Undang anti terorisme selesai. Sebab, pasukan elit TNI yang bakal terlibat menanggani terorisme, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Apakah perlu payung hukum? Tidak. Karena payung hukumnya cukup UU TNI. Analoginya sama dengan pemerintah menghadapi krisis pangan lalu bentuk satgas pangan," ujarnya di Jakarta, Minggu 20 Mei 2018.

Bahkan kata Supiadin, Koopssusgab bisa tetap ada jika RUU Anti terorisme selesai dan disahkan Dewan Perwakila Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

Menurutnya, pasukan elit TNI khusus teroris itu, tidak akan mengambil alih tugas Kepolisian RI (Polri) dalam penindakan. Sebab keberadaan Koopssusgab untuk mengantisipasi masifnya serangan teror yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Sekali lagi keberadaan Koopssusgab tidak untuk mengambil alih tugas Polri apalagi intervensi tapi sepenuhnya dalam proporsional dan professional," katanya.

Sehingga, lanjutnya, tidak perlu lagi melihat terorisme terjadi dalam tiga waktu berturut-turut, seperti di Mako Brimob, tiga gereja di Surabaya, lalu Rusunawa, dan Mapolres Riau. Oleh karena itu, penanganannya juga harus ditingkatkan. Bahkan Polri telah meminta bantuan TNI untuk penanganan aksi teroris.

Read More

BNPT Harus Libatkan Lembaga Lain Mengevaluasi Program Deradikalisasi

Program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dinilai tidak berjalan mulus. Hal itu terlihat dari aksi yang telah dilakukan Aman Abdurrahman, terduga teroris beberapa waktu lalu. 

"Jika dia (Aman) masuk dalam program tersebut, berarti gagal dong BNPT. Ini menjadi catatan BNPT," ujar Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras, Arif Nur Fikri.

Ia menjelaskan, program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), perlu dilakukan evaluasi. Bahkan harus melibatkan lembaga lain dalam proses tersebut.

"Harus ada proses evaluasi. Nah sejauh mana proses itu. Jangan isu terorisme itu hanya milik BNPT, Datasemen Khusus (Densus) 88 anti teror, dan Badan Interlijen Negara (BIN)," katanya di Jakarta, Minggu 20 Mei 2018.

Oleh karena itu, pelibatan lembaga lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dianggap dapat mengontrol implementasi program deradikalisasi. Sehingga program tersebut tidak terkesan ditutup-tutupi.

"Libatkan lembaga yang lain, misalnya Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, KPAI, itu harus dilibatkan sebagai mekanisme kontrol. Jangan hanya bertumpu pada tiga kepentingan ini aja. Ini kan terkesan tertutup," ujarnya.

Read More

Koopssusgab TNI Sebaiknya Berada Dibawah Koordinasi BNPT

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon meminta, Komando Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang bakal diaktifkan kembali sebagai anti teror, harus berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kita harapkan koordinasi sebenarnya ada di BNPT. Pelibatan TNI termasuk pasukan khusus sudah diatur, nanti di UU yang sudah direvisi," ujarnya di Jakarta, Sabtu 19 Mei 2018.

Menurutnya, sebelum dibentuk kembali, sebaiknya pemerintah menunggu pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) anti terorisme hingga selesai, yang kemungkinan dua pekan mendatang.

"Tunggu revisi selesai. Saya kira dalam waktu dekat, mungkin dua minggu ini bisa diselesaikan," katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, belum mengetahui jika Koopssusgab  akan berada di bawah komando BNPT. Walau demikian, ia menyambut baik dihidupkannya kembali anti teror milik TNI itu.

"Saya formatnya saja belum tahu. Saya tanyakan ke Menko polhukam (Wiranto) juga belum tahu," ujarnya.

Apapun yang dilakukan pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia, pihaknya selalu mendukung upaya tersebut.

"Ini harus kita dukung dong, sangat luar biasa itu," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya banyak melakukan koordinasi kepada semua Kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk Kepolisian, TNI dan Badan Intelejen Negara (BIN), agar penyebaran paham radikalisme tidak meluas dan bisa diredam.

Sehingga apa yang dilakukan BNPT, menurutnya bukan hanya penyelesaian di hilir, tapi lebih pada penanggulangan di hulu.

Read More

Warga Lampung Ini Ditangkap Densus 88

Seorang warga Dusun Margo Rejo II, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, bernama Supriyanto (39 tahun) ditangkap tim Datasemen Khusus (Densus) 88 anti teror bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat sedang berdagang di Pasar Tamin, Kota Bandar Lampung, Sabtu 19 Mei 2018.

Penangkapan itu, diduga Supriyanto terlibat aksi terorisme. Sehingga tim Densus 88 dan BNPT membawa ke rumah kontrakannya di Dusun Margo Rejo, Gedongtataan, Pesawaran.

Salah seorong aparat Desa Margo Rejo, Yudi menjelaskan, tidak mengetahui jika warga yang bernama Supriyanto merupakan terduga teroris.

Ia hanya diminta warga setempat untuk pulang lebih awal. Namun setelah tiba di rumah kontrakan Supriyanto, sejumlah personil Densus 88, BNPT, dan anggota Polres Pesawaran telah ramai. Bahkan rumah tersebut  telah terpasang garis polisi.

Seorang warga, Wati mengatakan, penggerebekan itu dilakukan pada Jumat siang. sejumlah personil kepolisian berpakaian antipeluru tengah berjaga di sekitar rumah kontrakan terduga teroris itu.

"Tidak tahu penangkapan soal apa, kami tidak terlalu peduli,'' katanya.

Ia menambahkan, rumah kontrakan itu dihuni oleh satu keluarga yang terdiri dari, suami, istri dan dua anaknya.

Menurutnya, Supriyanto sehari-hari bekerja di Pasar Tamin, Bandar Lampung, sementara istrinya sebagai ibu rumah tangga saja.

"Supriyanto sehari-hari pulang larut malam, dan jarang bertemu warga," ujar Wati.

Read More

Tingkatkan Pengawasan Teroris, Ribuan CCTV Dipasang di Bandara Soekarno-Hatta

Meningatnya aksi terorisme yang terjadi di beberapa wilayah. Membuat pihak kemananan Negara meningkatkan pengawasan pada beberapa lokasi objek vital, diantaranya Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta (Soeta), Sabtu 19 Mei 2018.

Sekitar 1.900 kamera pengawas (CCTV) terpasang di berbagai sudut Bandara tersebut. Hal itu untuk mengoptimalkan pemantau seluruh pergerakan penumpang, baik di dalam ataupun di luar ruangan guna mengantisipasi terjadinya aksi terorisme.

Senior Manager of Aviation Security Rescue and Fire Fighting Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tommy Hadi Bawono menjelaskan, keberadaan Closed Circuit Television (CCTV) sangat membantu petugas dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan Bandara tersebut.

Ia menambahkan, pengamanan di perimeter dan sisi udara, PT Angkasa Pura II (Persero) juga berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait yang terlibat di dalam kegiatan tersebut.

 "Berbagai keamanan dilakukan secara barlapis, untuk mengantisipasi masuknya ancaman dari luar," ujarnya di Tanggerang, Banten.

Untuk diketahui, sebanyak 10 tim berasal dari Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya diterjunkan yang  bertugas di sisi darat Terminal serta di Gedung Transit Oriented Development (TOD).

Tidak hanya itu, pengawasan dengan sistem cek acak pun ditingkatkan dari sebelumnya hanya empat kali, kini menjadi enam kali. Bahkan patroli keamanan melibatkan 4.020 orang personil yang terdiri dari TNI, Polri, petugas bandara, dan satpam.

Read More

Inggris Tawarkan Senjata Kimia Ke Indonesia

Menteri Muda untuk Pengadaan Pertahanan Inggris, Guto Bebb menemui Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Ryamizard Ryacudu di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Senin 16 April 2018.

Dalam pertemuan itu, Guto menawarkan kerja sama penggunaan senjata kimia kepada Ryamizard, untuk dimanfaat Indonesia. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak.

Ryamizard menjelaskan, hal tersebut tidak disetujuinya menginggat efek yang ditimbulkan sangat berbahaya dan dapat berdampak tehadap manusia serta lingkugan.

Bahkan beberapa kali melakukan perjalanan tugas ke luar negeri, Ia selalu menyerukan pentingnya menjaga perdamaian dan hubungan kondusif antar Negara-Negara di dunia.

Meski demikian, Menhan RI menyepakati pertukaran pengetahuan terutama pada pengembangan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Sekadar diketahui, senjata kimia merupakan senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. 

Dalam pemankaiannya, senjata ini berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir, karena efeknya daya ledaknya yang dapat merusak. 

Menurut Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention), segala zat kimia beracun, tanpa memedulikan asalnya, dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang.

Read More

Demi Upgrade Nuklir, Prancis Habiskan Rp618 Triliun

Republik Prancis tengah merencanakan pembaharuan pada sistem persenjataan nuklir miliknya. Anggaran yang disiapkan juga tidak sedikit, yakni 37 miliar euro atau setara dengan Rp618,9 triliun selama tujuh tahun ke depan. 

Pembaharuan (upgrade) persenjataan nuklir itu, menjadi bagian dari rencana total belanja pertahanan Prancis, yang keseluruhan bernilai 300 miliar euro yang akan dikeluarkan pada tahun 2025. 

Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, menjelaskan dengan jumlah belanja pertahanan yang tidak sedikit, memungkinkan Prancis menjadi kekuatan kunci di Eropa. Gebrakan itu akan membuat target anggaran pertahanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menjadi 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing anggota pakta pertahanan yang ada. Dimana target saat ini adalah 1,8 persen dari PDB.

”Kami akan memperbaiki kekurangan masa lalu dan membangun sebuah pasukan perlindungan yang modern dan berkelanjutan, yang akan memungkinkan Prancis untuk berdaulat atas kekuasaannya sendiri,” ujarnya, seperti yang dirilis VOA News, Sabtu 14 April 2018

Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan Prancis juga berencana meningkatkan pengeluaran total belanja militer sebesar 1,7 miliar euro per tahun dari tahun 2019 hingga 2022. Dan akan meningkat menjadi 3 miliar euro per tahun pada tahun 2023 hingga 2025.

Tujuan pemerintah, lanjutnya, adalah untuk mencapai target pengeluaran 2 persen dari PDB untuk pertahanan pada tahun 2025, dan juga memastikan pengelolaan keuangan publik yang baik.

Prancis dan anggota NATO lainnya selama ini dikritik Amerika Serikat (AS) karena dianggap tidak ikut memikul beban di bidang pertahanan. Kenaikan pengeluaran belanja militer di bawah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron ini akan menjadi jawaban dari kritik Washington.

Seperti yang diketahui, dari laporan CNN pada tahun 2013, Prancis memiliki sekitar 300 unit nuklir. Menurut Nuclear Weapons Archive, kekuatan ini terdiri dari rudal balistik kapal selam M51 dan M45, dan rudal yang diluncurkan dari udara dan bisa diangkut oleh pesawat serang Super Etendard, 2000N Mirage, dan jet tempur multiperan Rafale.

Read More