Program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dinilai tidak berjalan mulus. Hal itu terlihat dari aksi yang telah dilakukan Aman Abdurrahman, terduga teroris beberapa waktu lalu.
"Jika dia (Aman) masuk dalam program tersebut, berarti gagal dong BNPT. Ini menjadi catatan BNPT," ujar Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras, Arif Nur Fikri.
Ia menjelaskan, program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), perlu dilakukan evaluasi. Bahkan harus melibatkan lembaga lain dalam proses tersebut.
"Harus ada proses evaluasi. Nah sejauh mana proses itu. Jangan isu terorisme itu hanya milik BNPT, Datasemen Khusus (Densus) 88 anti teror, dan Badan Interlijen Negara (BIN)," katanya di Jakarta, Minggu 20 Mei 2018.
Oleh karena itu, pelibatan lembaga lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dianggap dapat mengontrol implementasi program deradikalisasi. Sehingga program tersebut tidak terkesan ditutup-tutupi.
"Libatkan lembaga yang lain, misalnya Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, KPAI, itu harus dilibatkan sebagai mekanisme kontrol. Jangan hanya bertumpu pada tiga kepentingan ini aja. Ini kan terkesan tertutup," ujarnya.
0 komentar:
Post a Comment