Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon meminta, Komando Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang bakal diaktifkan kembali sebagai anti teror, harus berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Kita harapkan koordinasi sebenarnya ada di BNPT. Pelibatan TNI termasuk pasukan khusus sudah diatur, nanti di UU yang sudah direvisi," ujarnya di Jakarta, Sabtu 19 Mei 2018.
Menurutnya, sebelum dibentuk kembali, sebaiknya pemerintah menunggu pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) anti terorisme hingga selesai, yang kemungkinan dua pekan mendatang.
"Tunggu revisi selesai. Saya kira dalam waktu dekat, mungkin dua minggu ini bisa diselesaikan," katanya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, belum mengetahui jika Koopssusgab akan berada di bawah komando BNPT. Walau demikian, ia menyambut baik dihidupkannya kembali anti teror milik TNI itu.
"Saya formatnya saja belum tahu. Saya tanyakan ke Menko polhukam (Wiranto) juga belum tahu," ujarnya.
Apapun yang dilakukan pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia, pihaknya selalu mendukung upaya tersebut.
"Ini harus kita dukung dong, sangat luar biasa itu," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya banyak melakukan koordinasi kepada semua Kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk Kepolisian, TNI dan Badan Intelejen Negara (BIN), agar penyebaran paham radikalisme tidak meluas dan bisa diredam.
Sehingga apa yang dilakukan BNPT, menurutnya bukan hanya penyelesaian di hilir, tapi lebih pada penanggulangan di hulu.
0 komentar:
Post a Comment