Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang (RUU) anti terorisme DPR RI, Supiadin Aries Saputra menjelaskan, pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) saat ini tidak perlu menunggu Revisi Undang-Undang anti terorisme selesai. Sebab, pasukan elit TNI yang bakal terlibat menanggani terorisme, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Apakah perlu payung hukum? Tidak. Karena payung hukumnya cukup UU TNI. Analoginya sama dengan pemerintah menghadapi krisis pangan lalu bentuk satgas pangan," ujarnya di Jakarta, Minggu 20 Mei 2018.
Bahkan kata Supiadin, Koopssusgab bisa tetap ada jika RUU Anti terorisme selesai dan disahkan Dewan Perwakila Rakyat (DPR) dan Pemerintah.
Menurutnya, pasukan elit TNI khusus teroris itu, tidak akan mengambil alih tugas Kepolisian RI (Polri) dalam penindakan. Sebab keberadaan Koopssusgab untuk mengantisipasi masifnya serangan teror yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Sekali lagi keberadaan Koopssusgab tidak untuk mengambil alih tugas Polri apalagi intervensi tapi sepenuhnya dalam proporsional dan professional," katanya.
Sehingga, lanjutnya, tidak perlu lagi melihat terorisme terjadi dalam tiga waktu berturut-turut, seperti di Mako Brimob, tiga gereja di Surabaya, lalu Rusunawa, dan Mapolres Riau. Oleh karena itu, penanganannya juga harus ditingkatkan. Bahkan Polri telah meminta bantuan TNI untuk penanganan aksi teroris.
0 komentar:
Post a Comment